Hack All Mode PF on Off v.6062 by:ApriellEone dari link bikomnetz.
Tutorial :
Perfect Hack All Mode On ---- CAPS LOCK ==> OTP. BR. NOrmal. Couple. Union
Perfect Hack ALL Mode Off ----- SHIFT
Force Map to Haunted School ---- F1
Force Chance Rendom ----- F3
Force C4 For BP C9 or C8 ----- F4 ==> Mode C9 bisa dirubah jadi C8/C4
Change Story Songs On ----- F5
Change Story Songs Off ------ F6
Clubber open last NPC Nainking C9 ---- F7
Clubber open last NPC BPBR Rendom 8D-- F8
Perfect Combo Hack x9999 on ----- F9
Perfect Combo Hack x9999 off ------ SHIFT
Score Hack in BPBR ------ Scroll lock
Force D4 for BP Couple D8 ------ F11
Exit Game ------- PAuse Break
lawan NPC di gabung dgb AA lebih mantap
Selamat mencoba..
Jangan digunakan di Room Normal. Pergunakanlah dgn bijak
Orang bijak yang berminat dengan cheat ini Jangan Lupa tingalkan pesan gan.....
Download Link Disini
Auindi Hack Story v.6062 by:ApriellEone dari link bikomnetz
Tutorial :
1.Ambil Story yg membutuhkan 5 orang misal story E2 no.3
2.Buat room normal biarkan mode tetap dance competition ganti lagu jadi 1 bpm.
3.Pencet F5 maka logo S warna kuning akan muncul di layar.
4.Pencet F4 untuk memanggil 5 NPC(lihat gambar 1).
5.Pencet F6 maka logo S dan nick NPC akan hilang(lihat gambar 2).
6.Klik gambar buku story pilih menyerah(lihat gambar 3)maka gambar buku akan gelap(lihat gambar 4).
7.Pencet F5 maka logo S dan nick NPC akan muncul kembali dan gambar buku story tetap warna gelap(lihat gambar 5)
8.Klik start atau pencet F1 untuk play,maka story akan sukses dalam 1 detik(lihat gambar 6)
9.Penting!!! sebelum kembali ke room pencet F6 agar tidak DC. Dan untuk mengambil hadiah expert harus pindah server
NB :
Cara Pakai :
Copy 058.acv ke folder AyoDance/DATA pilih yes to all
Buka AuIndo Hack Story v6061.exe kemudian buka aydance
Semua Mode Bisa di gunakan. Selamat Mencoba....
SAYA
- HADY BANG BEUR
- BANDUNG, JAWA BARAT
- SILAHKAN LIHAT KIRIMAN SAYA JANGAN LUPA FOLLOW BLOG INI
Senin, 21 Februari 2011
Kamis, 03 Februari 2011
Anime Law Of Ueki
The Law of Ueki adalah judul sebuah serial manga dan anime yang dibuat oleh Tsubasa Fukuchi. Di Jepang manganya diserialisasikan di majalah Shonen Sunday. serialnya sudah selesai dalam 16 volume tankōbon diterbitkan oleh Shogakukan. Sekuel manganya, Law of Ueki Plus Ueki no Housoku PURASU), bersambung pada September 2005 dalam majalah yang sama. Animenya sendiri mulai mengudara di Jepang pada tanggal 4 April 2005. Di Indonesia, manga ini sudah diterbitkan oleh Elex Media Komputindo.
The Law of Ueki menceritakan tentang Pertarungan Kekuatan Supranatural, sebuah turnamen untuk menentukan siapa yang akan menjadi Dewa (tenkaijin (天界人)) selanjutnya. Setiap Calon Dewa (ada 100 orang) wajib memilih seorang murid SMP untuk menjadi petarungnya. Setiap murid diberi suatu kekuatan ajaib yg dapat mengubah suatu benda menjadi benda lainnya (contoh, mengubah kapas menjadi pasak). Calon Dewa yang muridnya memenangkan pertarungan akan menjadi Dewa selanjutnya dan sang murid yang menjadi pemenang mendapatkan Bakat Kosong, bakat untuk mendapatkan kemampuan yang disukainya. Sementara hal ini membuat murid-murid lain ingin mendapatkannya untuk kepentingannya sendiri, Kosuke Ueki berniat memenangkan pertandingan ini untuk menjauhkan bakat tersebut agar tidak jatuh ketangan yang salah...
The Law of Ueki menceritakan tentang Pertarungan Kekuatan Supranatural, sebuah turnamen untuk menentukan siapa yang akan menjadi Dewa (tenkaijin (天界人)) selanjutnya. Setiap Calon Dewa (ada 100 orang) wajib memilih seorang murid SMP untuk menjadi petarungnya. Setiap murid diberi suatu kekuatan ajaib yg dapat mengubah suatu benda menjadi benda lainnya (contoh, mengubah kapas menjadi pasak). Calon Dewa yang muridnya memenangkan pertarungan akan menjadi Dewa selanjutnya dan sang murid yang menjadi pemenang mendapatkan Bakat Kosong, bakat untuk mendapatkan kemampuan yang disukainya. Sementara hal ini membuat murid-murid lain ingin mendapatkannya untuk kepentingannya sendiri, Kosuke Ueki berniat memenangkan pertandingan ini untuk menjauhkan bakat tersebut agar tidak jatuh ketangan yang salah...
Daftar kekuatan
Tim Ueki
- Kousuke Ueki: mengubah sampah menjadi pohon... Level 2-nya adalah reverse/mengembalikannya menjadi semula
- Ai Mori: mengubah lawan menjadi suka kacamata... Level 2 belum diketahui
- Seiichirou Sano: mengubah handuk menjadi besi... Level 2-nya mengubah besi tersebut menjadi magnet
- Rinko Gerard: mengubah manik-manik menjadi bom... Level 2-nya mengubah satu tas manik-manik menjadi bom atom
- Soya Hideyoshi: mengubah suara menjadi gambar muka... Level 2 tidak diketahui
Petarung lain
- Kekuatan mengubah kapas menjadi pasak kayu, level 2nya belum diketahui. dimiliki oleh Adachi, seorang pelari. Syarat batasnya adalah harus memegang kapas dahulu.
- Kekuatan mengubah tanah menjadi bola besi, level 2nya belum diketahui, dimiliki oleh Onimachi pecinta keadilan. Syarat batasnya adalah harus menendang tanahnya dulu.
- Kekuatan mengubah koin menjadi angin topan, level 2nya belum diketahui, dimiliki oleh BJ, teman Ueki. Syarat batasnya adalah harus melempar koin.
- Kekuatan mengubah kepala menjadi berlian, level 2nya belum diketahui, dimiliki oleh Bolo T, musuh Ueki. Syarat batasnya harus memasukan tangan ke dalam saku.
- Kekuatan mengubah air menjadi bola api, level 2nya belum diketahui, dimiliki oleh Taira, musuh Ueki. Syarat batasnya airnya harus ada di mulut, semakin dikumur semakin kuat apinya.
- Kekuatan mengubah rambut menjadi tongkat yang elastis, level 2nya belum diketahui, dimiliki oleh Li Ho orang terkuat nomor 2 di turnamen. Syaratnya belum diketahui.
Robert 10
- Kekuatan mengubah bayangan menjadi manusia tanah liat, level 2nya belum diketahui, dimiliki oleh Bayangan Hitam (nama asli tidak diketahui). Syarat batasnya harus ada bayangan yang diinjak.
- Kekuatan mengubah bayangan menjadi robot, level 2nya belum diketahui, dimiliki oleh Kamui Rosso salah satu dari 10 Robert. Syarat batasnya sama seperti bayangan hitam.
- Kekuatan mengubah tanah menjadi sabit, level 2nya belum diketahui. Dimiliki oleh Allesio, salah satu dari 10 Robert. Syarat batasnya harus menginjak tanah yang ada.
- Kekuatan mengubah cincin menjadi roket, level 2nya belum diketahui. Dimiliki oleh Don salah satu dari 10 Robert, Syarat batasnya harus ada cincin di jarinya.
- Kekuatan mengubah tomat menjadi magma, level 2nya belum diketahui, dimiliki oleh Marco salah satu dari 10 Robert. Syarat batasnya harus memegang dan melempar tomat yang ada.
- Kekuatan mengubah peluru BB menjadi meteor, level 2nya belum diketahui, dimiliki oleh Becky salah satu dari 10 Robert. Syaratnya harus ada pistol BB dan peluru BB.
- Kekuatan mengubah pedang bambu menjadi gunting raksasa, level 2nya belum diketahui, dimiliki oleh Oni salah satu dari 10 Robert. Syarat batasnya harus ada pedang bambunya.
- Kekuatan mengubah siul menjadi laser, level 2nya belum diketahui, dimiliki oleh Taro yang memiliki 2 kekuatan salah satu dari 10 Robert. Syarat batasnya harus bersiul.
- Kekuatan mengubah kipas menjadi cakram yang bisa dikendalikan, level 2nya belum diketahui, dimiliki oleh Taro yang memiliki 2 kekuatan, salah satu dari 10 Robert. Syarat batasnya harus melempar kipasnya.
- Kekuatan meniru kekuatan musuh, level 2nya belum diketahui, dimiliki oleh Karl kepala komandan 10 Robert. Syaratnya harus berada dalam jarak 1 meter dengan orang yang ingin ditiru dalam 24 jam.
- Kekuatan mengubah pikiran musuh menjadi email phone, level 2nya belum diketahui, ditiru oleh Karl. Syaratnya musuhnya harus menyentuh tubuh pemilik kekuatannya.
- Kekuatan menukar posisi lawan dengan posisi pemilik kekuatannya, level 2nya belum diketahui, ditiru oleh Karl. Syaratnya belum diketahui secara pasti.
- Kekuatan mengubah jaket menjadi sayap, level 2nya adalah mengubah bulu sayap menjadi pisau terbang, dimiliki oleh Kabara direkrut oleh Karl menjadi salah satu dari 10 Robert. Syaratnya harus memiliki jaket.
- Kekuatan mengubah listrik menjadi gula, level 2nya belum diketahui, dimiliki oleh Yun pao, direkrut oleh Karl dan menjadi salah satu dari 10 Robert. Syaratnya mata harus terbuka lebar.
- Kekuatan mengubah udara menjadi bola sabun, level 2nya adalah mengubah mimpi menjadi kenyataan. Dimiliki oleh Robert orang terkuat nomor 1 di turnamen dan kepala pemimpin 10 Robert. Syarat untuk level 1 adalah harus meniup udara, untuk level 2 syarat batasnya setiap memakai kekuatan level 2 umur berkurang 1 tahun.
Tim Gurano
- Kekuatan mengubah baju menjadi perisai, level 2nya adalah mengeluarkan gelombang supersonik dari baju perisai. Nama : Gitar. Kelemahannya hanya bisa menggunakan satu baju setiap pakai.
- Kekuatan mengubah foto menjadi mainan, level 2nya belum diketahui. Yang memiliki kekuatan ini bernama Pekol. syaratnya harus ada fotonya.
- Kekuatan mengubah mainan menjadi kenyataan, level 2nya adalah memainkan mainan kenyataan. Namanya Gurano. Syaratnya harus ada mainannya.
- Kekuatan mengubah lukisan menjadi suatu jalur, level 2nya belum diketahui. Namanya Pastello. Syaratnya harus ada lukisan.
- Kekuatan mengubah permainan kata-kata menjadi kenyataan, level 2nya belum diketahui. Namanya Munin. Syaratnya yang terkena harus tertawa.
Tim Caption
- kekuatan mengubah rambut menjadi bor, level 2nya belum diketahui, pemilik kekuatan ini adalah Nico. Dyaratnya belum diketahui.
- kekuatan mengubah bola karet menjadi asam, level 2nya belum diketahui, dimiliki oleh Ugo. Syaratnya harus melempar bola dan menyentuh sesuatu.
- kekuatan mengubah napas menjadi gas beku, level 2nya adalah mengubah gas beku menjadi nitrogen, dimiliki oleh Caption (ketua tim ini). syaratnya harus meniup napas.
- kekuatan mengubah tubuh menjadi bola billiard, level 2nya belum diketahui, dimiliki oleh Mario. Syaratnya harus lari terlebih dulu.
[sunting] Tim Marilyn
- Kekuatan mengubah 1 detik menjadi 10 detik, level 2nya adalah mengubah energi menjadi kekuatan, dimiliki oleh Marilyn pemimpin Tim Marilyn. Syaratnya level dua hanya bisa dipakai 2 kali sehari dan jika lebih setiap pound-nya akan dibebankan ke tubuh
- kekuatan mengubah posisi sendiri menjadi posisi pisau, level 2nya adalah tempat dimana pemilik menangkap pisau dalam radius 10 meter, orang lain akan tidak bisa bergerak jika ada orang lain di situ. Pemilik kekuatan ini adalah Baron. Syaratnya harus ada pisau yang digenggam.
- kekuatan mengubah rancangan menjadi kenyataan, level 2nya belum diketahui. Pemilik kekuatan ini adalah Memory. syaratnya harus menulis rencana dulu.
- kekuatan mengubah mulut menjadi dimensi keempat*diisi berbagai senjata dan perangkap*, level 2nya belum diketahui. Namanya puding. Syaratnya mulut harus terbuka baru dapat ambil senjata di dalamnya.
- kekuatan mengubah tangannya menjadi 6, level 2nya belum belum diketahui. Pemilik kekuatan ini adalah Mashu. Syaratnya senjatanya harus ada di tangan baru dapat jadi 6 lengan.
Tim Barou
- kekuatan mengubah bayangan masa lalu menjadi kenyataan, level 2nya adalah menghapus dan mengacaukan masa lalu untuk membuat si pemilik masa lalu menjadi gila. Dimiliki oleh Barou pemimpin Tim Barou. Syaratnya harus ada imajinasi dalam pikiran tentang bayangan masa lalu.
- kekuatan mengubah benda mati menjadi makhluk hidup, level 2nya belum diketahui. Dimiliki oleh Bandicoot yang berupa penyayang hewan. Syaratnya belum diketahui.
- kekuatan mengubah benda menjadi transparan, level 2nya belum diketahui. Namanya Diegostar. Syaratnya belum diketahui.
- kekuatan meramalkan masa depan menjadi sangat tepat, level 2nya belum diketahui, namanya Kilnorton dan memiliki IQ 179. Syaratnya harus memakai matematika.
Kekuatan yang dimiliki orang khusus
- kekuatan memakai kekuatan orang yang dimakan', tidak ada level 2 untuk kekuatan ini. Terdapat pada semua orang yang bernama Hellion (manusia neraka). Syaratnya harus menelan orang.
Kekuatan yang dimiliki calon dewa
Sesungguhnya setiap calon dewa memiliki lebih dari 1 kekuatan. Bila kekuatannya diserahkan pada orang lain, maka kekuatannya tetap ada. Mengapa bisa? Itu karena calon dewa mengkopikan kekuatan dirinya kepada orang lain. Jadi setiap saat dapat mengkopikan pada orang lain.Senjata Suci
Setiap manusia langit memiliki dapat menguasai sepuluh serangan dengan level yang berbeda-beda seiring dengan perkembangan kekuatan mereka. Serangan ini disebut "Senjata Suci" atau "Jingi" atau "Sacred Treasure". Berikut adalah jenis-jenis senjata berdasarkan levelnya.- Kurogane (level 1)
- Senjata ini terbuat dari besi yang sangat kuat dan memilik bola meriam raksasa yang keluar dari dalam kurogane. Mengapa bisa ada bola? Itu disebabkan oleh faktor 'Summon' atau kekuatan mengeluarkan benda yang tidak ada, jadi bola meriam itu saat akan dikeluarkan akan muncul dan terlontar. Kelemahannya, senjata ini hanya bisa mengeluarkan satu meriam setiap mengeluarkan Jingi ini. Untuk Ueki, kurogane keluar dari pohon dan menembakkan peluru bulat dari anyaman kayu, untuk Margaret, hitam bulat, untuk Robert. kurogane yang seperti batu.
- Fudo (level 2)
- Perisai berbentuk tangan yang berbentuk sangat besar, berguna untuk menahan segala serangan, namun hanya efektif untuk serangan kurogane atau serangan yang bukan dari Jingi. Fudo(sering di sebut hood) dapat dikalahkan oleh jingi level 3 keatas. Fudo dapat digunakan menyerang dengan cara dikeluarkan tepat dibawah musuh. Bentuk Fudo berbeda dari setiap orang. Untuk Ueki, fudo terbuat dari pohon yang berlapiskan besi, Margaret, fudo tipis dengan garis-garis biru yang bercahaya.
- Ranma (level 3)
- Pisau besar yang sangat tajam. Mungkin Jingi ini terlihat seperti pedang, tetapi ini hanyalah pisau raksasa yang tajam, dan tidak lebih dari itu. Efektif untuk menyerang lawan yang sedang berada udara. Kekurangannya hanyalah bobotnya yang lumayan berat.
- Mash (level 4)
- Berbentuk seperti balok yang mempunyai muka, serangannya adalah menjepit lawan dengan mulutnya yang keras dan datar. Kekuatannya lumayan mengerikan. Kelemahannya, tidak bisa dipakai dalam jarak dekat, tetapi bila si pengguna Jingi ini nekat, bisa dipakai dalam jarak dekat.
- Pick (level 5)
- Jingi berbentuk balok yang akan memanjang dengan warna berselang - seling (hitam dan kuning). Dapat digunakan ke atas dan kebawah. Kekuatannya setingkat lebih kuat dari Mash. Kelemahannya, bila dinaikkan ke atas dari ujung balok, Pick menjadi susah dikendalikan dan Jingi ini tidak dapat digerakkan ke kiri dan kanan.
- Raika (level 6)
- Sepatu roda dengan kecepatan tinggi. Jingi ini berguna untuk membuat penggunanya dapat berjalan selayaknya sepatu roda biasa, namun kecepatannya lebih tinggi (sekitar 80 km/jam - 100 km/jam). Kelemahannya adalah tidak dapat dipakai untuk melompat.
- Gulliver (level 7)
- Jingi ini berguna untuk mengurung lawan dengan balok dengan cepat (0.5 detik), Jingi ini dapat mengurung lawan dengan banyak bila didalam wilayah petak Gulliver. Kelemahannya, tidak bisa dipakai di tempat sempit dan tidak bisa dibentuk kotak di petaknya.
- Namihana (level 8)
- Cambuk raksasa yang menyakitkan bila terkena oleh Jingi ini. Kekuatannya sama seperti Pick, kelebihannya hanyalah lebih lentur. Kelemahannya, tidak bisa dipanjangkan selayaknya Pick.
- Seikuu (level 9)
- Sayap yang berada di punggung pengguna. Seikuu langsung ada di punggung saat dikeluarkan kekuatannya, sayap ini hanya berguna untuk terbang saja. Kelemahannya, sayapnya langsung hilang ketika diserang tubuh pengguna atau langsung kesayap.
- Maou (level 10)
- Jingi yang terkuat dari yang lain, kekuatan menghancurkannya melebihi dari Jingi manapun. Bentuk Maou ini hanya mengkuti jalan kehidupan si pengguna. Kelemahannya, hanya bisa dipakai 6 kali.
- Tensou (Demi Jingi)
Sabtu, 04 Desember 2010
cheat ninja saga terbaru (fiddler & C.E)
1.Hack Speed
Tools:Cheat Engine 5.5/5.6Ane Mau Ksih Info Ke Agan-Agan
Kesel Kalau Main Ninjasaga/Main Browser Lelet Banget??
Nich Gwe Ada Caranya Yaiutu Hack Speed,Pake Ce 5.5
Langsung Aja:
1.Buka Ce
2.Di Tengah Samping Kanan Ce Ada Tulisan Enable Speed Hack,Centang Enable Speed Hack
3.Kalian Bisa Atur Speed Nya,Terserah Kalian
NB:Kalo Bisa SpeedNya Jngn Sampe Melebihi 10,0 Ntar Kalo Lebih Malah Gak Jalan Loadingnya..
2.10 TOKEN with 30 second
NIH LINK NYA:http://adf.ly/C3fW
Token For Real Swf File
Token For Real Password
Fiddler2
The Ninja Saga Pro V2 Working 100%
Ninja Saga Link
Dreamland Forum
Cold-Fusion Forum
Appzistheword
Bluelearnings
NinjaSagaSuperHacks
NinjaSagaTokenHack
NinjaSagaEmblemBypass
NinjaSagaEmblemReal
3.1000 talent point in shop 100% work
g usah banyak bacot deh,,liat ke shop,,klik items.http://www.ziddu.com/download/12542424/1KTalentpoint.rar.html
4.Cheat 100.000 EXP update
Buat yg udh ada,,cukup senyum ja... Buat yg belom punya,tnggu apa lagi..
Hajaaarrrrrrrrr.........
Beli Exp na d Shop,,
Setelah d beli,tunggu sekitar 10 menit,baru beli lagi (tnggu proses URL AMF d Fiddler Stop)..
NB: Pemakaaian yg berlebihan menyebabkan DISABLED..
Jadi gunakan dgn bijak,,
nih LINK nya:http://www.4shared.com/file/DO8R5xd4/Leveling.html
5.Cheat Ninja Saga - Akatsuki Items UPDATE
Oh iya, cheat ini memang bersifat NON PERMANEN. Tapi kalau kita yang ingin gaya dan mementingkan penampilan, cheat ini menurut saya cukup penting.
Required Files:
* Akatsuki.rar Kali ini saya mau berbagi cheat barang- barang Ninja Saga, yaitu clothes, weapon, dan back itemnya. Tapi kalau lihat gambar di atas, ga ada back itemnya karena saya sendiri belum punya hehe #confession
Oh iya, cheat ini memang bersifat NON PERMANEN. Tapi kalau kita yang ingin gaya dan mementingkan penampilan, cheat ini menurut saya cukup penting.
JANGAN LUPA KOMENTAR
Required Files:
* Akatsuki.rar http://www.ziddu.com/download/11870207/Akatsuki.rar.html
Tools: http://downloads.ziddu.com/downloadfile/11212078/Fiddler2giffarblog.blogspot.com.exe.html
* Fiddler
* Firefox
Steps:
1. Buka Akatsuki.rar, lalu extract
2. Buka Fiddler > autoresponder
3. Pastikan Enable auto... dan Permit pass... telah tercontreng
4. Klik add
5. Di Rule Editor, ganti StringtoMatch dengan REGEX:(?insx)^.*back_03\.swf$
6. Di sebelahnya, pilih Find a File... lalu pilih back_03.swf yang baru saja didownload
7. Save
8. Lakukan step 4 hingga 7 lagi dengan rule editor:
REGEX:(?insx)^.*set_01_0\.swf$ -> set_01_0.swf
REGEX:(?insx)^.*wpn_01\.swf$ -> wpn_01.swf
9. Hapus cache
10. Buka Ninja Saga
Barang yang digunakan:
Kunai -> senjata akatsuki
Noobie Costume -> pakaian akatsuki
Ninja Bag -> bag item
6.Ninja Saga Agility+HP+damage trick with C.E
Tools :
Cheat Engine
Firefox / CHROME
Steps : Cheat Engine
Firefox / CHROME
1. go to ninja saga. DONT CLICK PLAY OPEN Cheat Engine process plug in container
2. Scan 28 00 00 00 26 02 00 00 03 00 arayy of bytes
3. scan one adress found. double click the adress change value to. AA FF FF 00 26 02 00 00 03 00 click play.
4. Go to your profile again ticle new scan.
5. scan 01 00 00 00 14 00 00 00 14 00 array of bytes
6. One adress found double click. change value to 04 00 00 00 64 00 00 00 64 00 exit profile go again to profile see your agility
7. ce again new scan 0A 00 00 00 00 00 00 00 2C 01 array of bytes scan doble click the address change value to 00 00 00 00 00 00 00 00 2C 01 new scan again a93f9a9999999999a93f array of bytes.1 address = 1 pet so if you have 10 pets you will have 10 adresseslook for the 6 in yhe last digit. ex xxxxxxxx6 doble click all dat has 6 in the end.copy the addres +22 set to doube... change value to 9999999999
8. ENJOY HACKING!
Kamis, 02 Desember 2010
chord Ima made nando mo
Naruto 4th Ending Theme
Intro: Am Em F G F C F G
C G
Gaman no renzoku dattaro
Am Em
Kokoro de naiteita ndarou
F C
Jibun de kimeta sono yume dake wa
G F
Yuzurenai ndarou?
C G
Kurushi nda kazu nanka yori
Am Em
Utagatta kazu nanka yori
F C
Waratta kazu ya shinjita kazu ga
G F
Sukoshi dake ooi jinsei de arimasu you ni
E F
Wakiyaku dakedo
G C
Kage no hito dakedo
E Am
Yume to mukiau toki kurai
F
Man naka ni isasete
G (A G A G)
Shoujiki ni isasete
C G
Ima made nandomo nan toka akiramezu ni
Am Em
Ima made nandomo tachi agatte kita janai ka
F C
Ima made nandomo bokura, nandomo shinjite,
F
Nandomo yume mite
G
Nandomo…
C
Ima made nandomo
G
Baka o mite kita janai ka
Am
Ima made nandomo
Em F
Hito no kage ni tatte kita janai ka
C
Saa shuyaku da yo
F
Jibun no yume kurai
G
Wagamama de isasete
Intro: Am Em F G F C
C G
Iron na mono kara nigedashite
F C F
Sono ketsudan o sakiokori ni shita
C
Sono yume dake wa
Em
Sono yume dake wa
G
Sono yume dake wa…
E F
Wakiyaku nante
G C
Mou takusan da
E Am
Yume to mukiau toki kurai
F G
Man naka ni isasete shoujiki ni isasete
F G (A G A G)
Wakiyaku janakutte shuyaku de iyouze
C G
Ima made nandomo nan toka akiramezu ni
Am Em
Ima made nandomo tachi agatte kita janai ka
F C
Ima made nandomo bokura, nandomo shinjite
F
Nandomo yume mite
G
Nandomo…
C G
Tsuranuku tame ni, iroiro mageta
Am Em
Shinjiru tame ni, utagatte kita
F C
Mamotteku tame ni hito o kizutsuketa
F
Ima made nandomo,
G
nandomo
C G
Ima made nandomo, baka o mite kita janai ka
Am Em
Nandomo, hito no kage ni tatte kita janai ka
F C
Saa shuyaku da yo, jibun no yume kurai
F G
Wagamama de isasete
Intro: Am Em F G F C F G
C G
Gaman no renzoku dattaro
Am Em
Kokoro de naiteita ndarou
F C
Jibun de kimeta sono yume dake wa
G F
Yuzurenai ndarou?
C G
Kurushi nda kazu nanka yori
Am Em
Utagatta kazu nanka yori
F C
Waratta kazu ya shinjita kazu ga
G F
Sukoshi dake ooi jinsei de arimasu you ni
E F
Wakiyaku dakedo
G C
Kage no hito dakedo
E Am
Yume to mukiau toki kurai
F
Man naka ni isasete
G (A G A G)
Shoujiki ni isasete
C G
Ima made nandomo nan toka akiramezu ni
Am Em
Ima made nandomo tachi agatte kita janai ka
F C
Ima made nandomo bokura, nandomo shinjite,
F
Nandomo yume mite
G
Nandomo…
C
Ima made nandomo
G
Baka o mite kita janai ka
Am
Ima made nandomo
Em F
Hito no kage ni tatte kita janai ka
C
Saa shuyaku da yo
F
Jibun no yume kurai
G
Wagamama de isasete
Intro: Am Em F G F C
C G
Iron na mono kara nigedashite
F C F
Sono ketsudan o sakiokori ni shita
C
Sono yume dake wa
Em
Sono yume dake wa
G
Sono yume dake wa…
E F
Wakiyaku nante
G C
Mou takusan da
E Am
Yume to mukiau toki kurai
F G
Man naka ni isasete shoujiki ni isasete
F G (A G A G)
Wakiyaku janakutte shuyaku de iyouze
C G
Ima made nandomo nan toka akiramezu ni
Am Em
Ima made nandomo tachi agatte kita janai ka
F C
Ima made nandomo bokura, nandomo shinjite
F
Nandomo yume mite
G
Nandomo…
C G
Tsuranuku tame ni, iroiro mageta
Am Em
Shinjiru tame ni, utagatte kita
F C
Mamotteku tame ni hito o kizutsuketa
F
Ima made nandomo,
G
nandomo
C G
Ima made nandomo, baka o mite kita janai ka
Am Em
Nandomo, hito no kage ni tatte kita janai ka
F C
Saa shuyaku da yo, jibun no yume kurai
F G
Wagamama de isasete
Sabtu, 27 November 2010
5 hal untuk sukses
5 Hal yang Melejitkan Orang-Orang (Biasa) Menjadi Sukses
Kenapa keberhasilan tampak begitu mudah menghampiri orang lain dan tidak pada diri anda? Kenapa orang lain tampak begitu gampang mendapat apapun yang diinginkannya, sedang anda sekalipun merasa sudah berusaha SANGAT keras, bahkan mungkin jungkir balik ke sana kemari namun yang didapat hanya secuil.
Apa benar itu karena takdir? Apa mungkin mereka lebih beruntung dari anda?Tentang orang-orang yang berhasil, dari pengamatan saya, mereka memiliki beberapa kesamaan:
- Mencintai yang dilakukan. Orang-orang sukses biasanya berhasil di bidang yang dicintainya. Karena senang dengan yang dilakukannya, mereka akan menjalaninya dengan riang gembira. Tanpa ada paksaan. Itulah kenapa misalnya seorang seperti Ahmadun Yosi Herfanda dan Jonru bisa menjadi penyair dan penulis hebat. Karena mereka mencintai yang dilakukannya.
Lakukan apa yang anda cintai. Makin anda lakukan, makin bersemangat dan nikmat menjalaninya. - Berorientasi pada tujuan. Orang-orang sukses selalu berorientasi pada tujuan. Tahu mengapa harus melakukan sesuatu. Dan memfokuskan usahanya untuk mencapai tujuan itu.
Ketahui dimana anda sekarang dan kemana akan melangkah, dan tahu bagaimana cara mencapainya. Selanjutnya just ACTION! - Berkumpul di lingkungan orang sukses. Nasihat lama mengatakan kalau ingin harum berkumpullah dengan penjual minyak wangi. Berkumpul di lingkungan yang sesuai, bisa mendorong anda mencapai apa yang anda inginkan.
- Percaya diri. Orang-orang sukses memiliki kepercayaan diri. Tanpa ragu mereka akan mengatakan kepada orang di sekelilngnya mengenai tujuan-tujuannya. Mereka mengatakan apa saja yang akan mereka lakukan dan hasilkan.
Jangan ragu, percayalah pada diri anda. Anda bisa! - Bekerja keras dan cerdas. Sekalipun berbisnis internet yang tiap harinya hanya menghadap komputer, namun jangan dikira kita tak perlu kerja keras dan cerdas. Tanpa bermaksud apa-apa, sekalipun saya bisa saja tak bekerja apapun sepanjang waktu, namun tiap harinya saya tetap mengalokasikan waktu bekerja. Sekalipun ada beberapa karyawan yang membantu, saya tetap ACTION. Saya tak keberatan bangun tengah malam sekalipun untuk mengecek email, blog, dan situs web.
Ya karena saya menyukainya. Saya mencintai apa yang saya lakukan. Saya cinta internet marketing.
Kesetiaan menjalani proses itulah kuncinya. Meski klise, namun sampai sekarang terus terbukti sangat telak terhadap hasil akhir yang ingin kita capai.
Dalam hidup segala sesuatunya memang tak selalu berjalan sempurna. Namun bukan berarti kita harus terdiam dan menyerah berpangku tangan pada nasib.
Bangkit dan mari ACTION!
NB: Jika anda suka artikel ini, silakan share ke teman FACEBOOK anda. Cukup dengan meng-KLIK link ini! Terimakasih.
Jumat, 12 November 2010
otonomi daerah
Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah
Otonomi daerah di Indonesia
Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu:
Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara ("Eenheidstaat"), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan; dan
Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. [1]
Dikaitkan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Adapun titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada Daerah Tingkat II (Dati II)[2]dengan beberapa dasar pertimbangan[3]:
Dimensi Politik, Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim;
Dimensi Administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif;
Dati II adalah daerah "ujung tombak" pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.
Atas dasar itulah, prinsip otonomi yang dianut adalah:
Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah;
Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air; dan
Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan majuDaftar isi [sembunyikan]
1 Aturan Perundang-undangan
2 Pelaksanaan Otonomi Daerah di Masa Orde Baru
3 Pelaksanaan Otonomi Daerah setelah Masa Orde Baru
4 Referensi
5 Pranala luar
[sunting]
Aturan Perundang-undangan
Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah:
Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
[sunting]
Pelaksanaan Otonomi Daerah di Masa Orde Baru
Sejak tahun 1966, pemerintah Orde Baru berhasil membangun suatu pemerintahan nasional yang kuat dengan menempatkan stabilitas politik sebagai landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Politik yang pada masa pemerintahan Orde Lama dijadikan panglima, digantikan dengan ekonomi sebagai panglimanya, dan mobilisasi massa atas dasar partai secara perlahan digeser oleh birokrasi dan politik teknokratis. Banyak prestasi dan hasil yang telah dicapai oleh pemerintahan Orde Baru, terutama keberhasilan di bidang ekonomi yang ditopang sepenuhnya oleh kontrol dan inisiatif program-program pembangunan dari pusat. Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi inilah, dibentuklah Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Mengacu pada UU ini, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.[4] Selanjutnya yang dimaksud dengan Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[5]
Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ini juga meletakkan dasar-dasar sistem hubungan pusat-daerah yang dirangkum dalam tiga prinsip:
Desentralisasi, penyerahan urusan pemerintah dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya;[6]
Dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-pejabat di daerah;[7] dan
Tugas Pembantuan (medebewind), tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.[8]
Dalam kaitannya dengan Kepala Daerah baik untuk Dati I (Propinsi) maupun Dati II (Kabupaten/Kotamadya), dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pimpinan Fraksi-fraksi dengan Menteri Dalam Negeri,[9] untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya,[10] dengan hak, wewenang dan kewajiban sebagai pimpinan pemerintah Daerah yang berkewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekurang-kurangnya sekali setahun, atau jika dipandang perlu olehnya, atau apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta mewakili Daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan.[11]
Berkaitan dengan susunan, fungsi dan kedudukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur dalam Pasal 27, 28, dan 29 dengan hak seperti hak yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (hak anggaran; mengajukan pertanyaan bagi masing-masing Anggota; meminta keterangan; mengadakan perubahan; mengajukan pernyataan pendapat; prakarsa; dan penyelidikan),[12] dan kewajiban seperti a) mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan PANCASILA dan UUD 1945; b)menjunjung tinggi dan melaksanakan secara konsekuen Garis-garis Besar Haluan Negara, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) bersama-sama Kepala Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan peraturan-peraturan Daerah untuk kepentingan Daerah dalam batas-batas wewenang yang diserahkan kepada Daerah atau untuk melaksanakan peraturan perundangundangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Daerah; dan d) memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan Pemerintah.[13]
Dari dua bagian tersebut di atas, nampak bahwa meskipun harus diakui bahwa UU No. 5 Tahun 1974 adalah suatu komitmen politik, namun dalam prakteknya yang terjadi adalah sentralisasi (baca: kontrol dari pusat) yang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia. Salah satu fenomena paling menonjol dari pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1974 ini adalah ketergantungan Pemda yang relatif tinggi terhadap pemerintah pusat.
[sunting]
Pelaksanaan Otonomi Daerah setelah Masa Orde Baru
Upaya serius untuk melakukan desentralisasi di Indonesia pada masa reformasi dimulai di tengah-tengah krisis yang melanda Asia dan bertepatan dengan proses pergantian rezim (dari rezim otoritarian ke rezim yang lebih demokratis). Pemerintahan Habibie yang memerintah setelah jatuhnya rezim Suharto harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan integritas nasional dan dihadapkan pada beberapa pilihan yaitu[14]:
melakukan pembagian kekuasaan dengan pemerintah daerah, yang berarti mengurangi peran pemerintah pusat dan memberikan otonomi kepada daerah;
pembentukan negara federal; atau
membuat pemerintah provinsi sebagai agen murni pemerintah pusat.
Pada masa ini, pemerintahan Habibie memberlakukan dasar hukum desentralisasi yang baru untuk menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, yaitu dengan memberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Beberapa hal yang mendasar mengenai otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sangat berbeda dengan prinsip undang-undang sebelumnya antara lain :
Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pelaksanaan otonomi daerah lebih mengedepankan otonomi daerah sebagai kewajiban daripada hak, sedang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menekankan arti penting kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui prakarsanya sendiri.
Prinsip yang menekankan asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi seperti yang selama ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak dipergunakan lagi, karena kepada daerah otonom diberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Hal ini secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu, otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang juga memperhatikan keanekaragaman daerah.
Beberapa hal yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah pentingnya pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas mereka secara aktif, serta meningkatkan peran dan fungsi Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini otonomi daerah diletakkan secara utuh pada daerah otonom yang lebih dekat dengan masyarakat, yaitu daerah yang selama ini berkedudukan sebagai Daerah Tingkat II, yang dalam Undang-undang ini disebut Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
Sistem otonomi yang dianut dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dimana semua kewenangan pemerintah, kecuali bidang politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal serta agama dan bidang- bidang tertentu diserahkan kepada daerah secara utuh, bulat dan menyeluruh, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Daerah otonom mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Sedang yang selama ini disebut Daerah Tingkat I atau yang setingkat, diganti menjadi daerah propinsi dengan kedudukan sebagai daerah otonom yang sekaligus wilayah administrasi, yaitu wilayah kerja Gubernur dalam melaksanakan fungsi-fungsi kewenangan pusat yang didelegasikan kepadanya.
Kabupaten dan Kota sepenuhnya menggunakan asas desentralisasi atau otonom. Dalam hubungan ini, kecamatan tidak lagi berfungsi sebagai peringkat dekonsentrasi dan wilayah administrasi, tetapi menjadi perangkat daerah kabupaten/kota. Mengenai asas tugas pembantuan dapat diselenggarakan di daerah propinsi, kabupaten, kota dan desa. Pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa sepenuhnya diserahkan pada daerah masing-masing dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.
Wilayah Propinsi meliputi wilayah laut sepanjang 12 mil dihitung secara lurus dari garis pangkal pantai, sedang wilayah Kabupaten/Kota yang berkenaan dengan wilayah laut sebatas 1/3 wilayah laut propinsi.[15]
Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat daerah lainnya sedang DPRD bukan unsur pemerintah daerah. DPRD mempunyai fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi daerah. Kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD. Gubernur selaku kepala wilayah administratif bertanggung jawab kepada Presiden.
Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD sesuai pedoman yang ditetapkan Pemerintah, dan tidak perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangannya lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah, daerah, daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan daerah lain. Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, yang ditetapkan dengan undang-undang.
Setiap daerah hanya dapat memiliki seorang wakil kepala daerah, dan dipilih bersama pemilihan kepala daerah dalam satu paket pemilihan oleh DPRD.
Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, berdasarkan nama, standar, prosedur yang ditetapkan pemerintah.
Kepada Kabupaten dan Kota diberikan otonomi yang luas, sedang pada propinsi otonomi yang terbatas. Kewenangan yang ada pada propinsi adalah otonomi yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, yakni serangkaian kewenangan yang tidak efektif dan efisien kalau diselenggarakan dengan pola kerjasama antar Kabupaten atau Kota. Misalnya kewenangan di bidang perhubungan, pekerjaan umum, kehutanan dan perkebunan dan kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya dalam skala propinsi termasuk berbagai kewenangan yang belum mampu ditangani Kabupaten dan Kota.
Pengelolaan kawasan perkotaan di luar daerah kota dapat dilakukan dengan cara membentuk badan pengelola tersendiri, baik secara intern oleh pemerintah Kabupaten sendiri maupun melalui berkerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga. Selain DPRD, daerah juga memiliki kelembagaan lingkup pemerintah daerah, yang terdiri dari Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas-Dinas Teknis Daerah, Lembaga Staf Teknis Daerah, seperti yang menangani perencanaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, pengawasan dan badan usaha milik daerah. Besaran dan pembentukan lembaga-lembaga itu sepenuhnya diserahkan pada daerah. Lembaga pembantu Gubernur, Pembantu Bupati/Walikota, Asisten Sekwilda, Kantor Wilayah dan Kandep dihapus.
Kepala Daerah sepenuhnya bertanggung jawab kepada DPRD, dan DPRD dapat meminta Kepala Daerahnya berhenti apabila pertanggungjawaban Kepala daerah setelah 2 (dua) kali tidak dapat diterima oleh DPRD.
[sunting]
Referensi
^ UUD 1945 pasal 18 ayat 2
^ UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Kedua, Pasal 11
^ Kuncoro (2004), Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Jakarta: Penerbit Erlangga
^ UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, huruf c
^ UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, huruf e
^ UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, huruf b
^ UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, huruf f
^ UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, huruf d
^ UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Kelima, Paragrap 1, Pasal 15(1) dan Pasal 16(1)
^ UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Kelima, Paragrap 1, Pasal 17
^ UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Kelima, Paragrap 2, Pasal 22 dan Pasal 23
^ UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Ketujuh, Paragrap 2, Pasal 29
^ UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Ketujuh, Paragrap 2, Pasal 30
^ Kuncoro (2004), Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Jakarta: Penerbit Erlangga
^ UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Bab III, Pasal 18(4)
Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah
Otonomi daerah di Indonesia
Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu:
Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara ("Eenheidstaat"), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan; dan
Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. [1]
Dikaitkan dengan dua nilai dasar tersebut di atas, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan/pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Adapun titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada Daerah Tingkat II (Dati II)[2]dengan beberapa dasar pertimbangan[3]:
Dimensi Politik, Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga resiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim;
Dimensi Administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif;
Dati II adalah daerah "ujung tombak" pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.
Atas dasar itulah, prinsip otonomi yang dianut adalah:
Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah;
Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air; dan
Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan majuDaftar isi [sembunyikan]
1 Aturan Perundang-undangan
2 Pelaksanaan Otonomi Daerah di Masa Orde Baru
3 Pelaksanaan Otonomi Daerah setelah Masa Orde Baru
4 Referensi
5 Pranala luar
[sunting]
Aturan Perundang-undangan
Beberapa aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah:
Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
[sunting]
Pelaksanaan Otonomi Daerah di Masa Orde Baru
Sejak tahun 1966, pemerintah Orde Baru berhasil membangun suatu pemerintahan nasional yang kuat dengan menempatkan stabilitas politik sebagai landasan untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia. Politik yang pada masa pemerintahan Orde Lama dijadikan panglima, digantikan dengan ekonomi sebagai panglimanya, dan mobilisasi massa atas dasar partai secara perlahan digeser oleh birokrasi dan politik teknokratis. Banyak prestasi dan hasil yang telah dicapai oleh pemerintahan Orde Baru, terutama keberhasilan di bidang ekonomi yang ditopang sepenuhnya oleh kontrol dan inisiatif program-program pembangunan dari pusat. Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi inilah, dibentuklah Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Mengacu pada UU ini, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.[4] Selanjutnya yang dimaksud dengan Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[5]
Undang-undang No. 5 Tahun 1974 ini juga meletakkan dasar-dasar sistem hubungan pusat-daerah yang dirangkum dalam tiga prinsip:
Desentralisasi, penyerahan urusan pemerintah dari Pemerintah atau Daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya;[6]
Dekonsentrasi, pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-pejabat di daerah;[7] dan
Tugas Pembantuan (medebewind), tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.[8]
Dalam kaitannya dengan Kepala Daerah baik untuk Dati I (Propinsi) maupun Dati II (Kabupaten/Kotamadya), dicalonkan dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Pimpinan Fraksi-fraksi dengan Menteri Dalam Negeri,[9] untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya,[10] dengan hak, wewenang dan kewajiban sebagai pimpinan pemerintah Daerah yang berkewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekurang-kurangnya sekali setahun, atau jika dipandang perlu olehnya, atau apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta mewakili Daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan.[11]
Berkaitan dengan susunan, fungsi dan kedudukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur dalam Pasal 27, 28, dan 29 dengan hak seperti hak yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (hak anggaran; mengajukan pertanyaan bagi masing-masing Anggota; meminta keterangan; mengadakan perubahan; mengajukan pernyataan pendapat; prakarsa; dan penyelidikan),[12] dan kewajiban seperti a) mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan PANCASILA dan UUD 1945; b)menjunjung tinggi dan melaksanakan secara konsekuen Garis-garis Besar Haluan Negara, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku; c) bersama-sama Kepala Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan peraturan-peraturan Daerah untuk kepentingan Daerah dalam batas-batas wewenang yang diserahkan kepada Daerah atau untuk melaksanakan peraturan perundangundangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Daerah; dan d) memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan Pemerintah.[13]
Dari dua bagian tersebut di atas, nampak bahwa meskipun harus diakui bahwa UU No. 5 Tahun 1974 adalah suatu komitmen politik, namun dalam prakteknya yang terjadi adalah sentralisasi (baca: kontrol dari pusat) yang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan Indonesia. Salah satu fenomena paling menonjol dari pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1974 ini adalah ketergantungan Pemda yang relatif tinggi terhadap pemerintah pusat.
[sunting]
Pelaksanaan Otonomi Daerah setelah Masa Orde Baru
Upaya serius untuk melakukan desentralisasi di Indonesia pada masa reformasi dimulai di tengah-tengah krisis yang melanda Asia dan bertepatan dengan proses pergantian rezim (dari rezim otoritarian ke rezim yang lebih demokratis). Pemerintahan Habibie yang memerintah setelah jatuhnya rezim Suharto harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan integritas nasional dan dihadapkan pada beberapa pilihan yaitu[14]:
melakukan pembagian kekuasaan dengan pemerintah daerah, yang berarti mengurangi peran pemerintah pusat dan memberikan otonomi kepada daerah;
pembentukan negara federal; atau
membuat pemerintah provinsi sebagai agen murni pemerintah pusat.
Pada masa ini, pemerintahan Habibie memberlakukan dasar hukum desentralisasi yang baru untuk menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, yaitu dengan memberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Beberapa hal yang mendasar mengenai otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sangat berbeda dengan prinsip undang-undang sebelumnya antara lain :
Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pelaksanaan otonomi daerah lebih mengedepankan otonomi daerah sebagai kewajiban daripada hak, sedang dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menekankan arti penting kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat melalui prakarsanya sendiri.
Prinsip yang menekankan asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi seperti yang selama ini diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak dipergunakan lagi, karena kepada daerah otonom diberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Hal ini secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu, otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang juga memperhatikan keanekaragaman daerah.
Beberapa hal yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah pentingnya pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas mereka secara aktif, serta meningkatkan peran dan fungsi Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini otonomi daerah diletakkan secara utuh pada daerah otonom yang lebih dekat dengan masyarakat, yaitu daerah yang selama ini berkedudukan sebagai Daerah Tingkat II, yang dalam Undang-undang ini disebut Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
Sistem otonomi yang dianut dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dimana semua kewenangan pemerintah, kecuali bidang politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal serta agama dan bidang- bidang tertentu diserahkan kepada daerah secara utuh, bulat dan menyeluruh, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Daerah otonom mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Sedang yang selama ini disebut Daerah Tingkat I atau yang setingkat, diganti menjadi daerah propinsi dengan kedudukan sebagai daerah otonom yang sekaligus wilayah administrasi, yaitu wilayah kerja Gubernur dalam melaksanakan fungsi-fungsi kewenangan pusat yang didelegasikan kepadanya.
Kabupaten dan Kota sepenuhnya menggunakan asas desentralisasi atau otonom. Dalam hubungan ini, kecamatan tidak lagi berfungsi sebagai peringkat dekonsentrasi dan wilayah administrasi, tetapi menjadi perangkat daerah kabupaten/kota. Mengenai asas tugas pembantuan dapat diselenggarakan di daerah propinsi, kabupaten, kota dan desa. Pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa sepenuhnya diserahkan pada daerah masing-masing dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.
Wilayah Propinsi meliputi wilayah laut sepanjang 12 mil dihitung secara lurus dari garis pangkal pantai, sedang wilayah Kabupaten/Kota yang berkenaan dengan wilayah laut sebatas 1/3 wilayah laut propinsi.[15]
Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat daerah lainnya sedang DPRD bukan unsur pemerintah daerah. DPRD mempunyai fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi daerah. Kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD. Gubernur selaku kepala wilayah administratif bertanggung jawab kepada Presiden.
Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD sesuai pedoman yang ditetapkan Pemerintah, dan tidak perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangannya lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah, daerah, daerah yang tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dapat dihapus dan atau digabung dengan daerah lain. Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, yang ditetapkan dengan undang-undang.
Setiap daerah hanya dapat memiliki seorang wakil kepala daerah, dan dipilih bersama pemilihan kepala daerah dalam satu paket pemilihan oleh DPRD.
Daerah diberi kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, berdasarkan nama, standar, prosedur yang ditetapkan pemerintah.
Kepada Kabupaten dan Kota diberikan otonomi yang luas, sedang pada propinsi otonomi yang terbatas. Kewenangan yang ada pada propinsi adalah otonomi yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, yakni serangkaian kewenangan yang tidak efektif dan efisien kalau diselenggarakan dengan pola kerjasama antar Kabupaten atau Kota. Misalnya kewenangan di bidang perhubungan, pekerjaan umum, kehutanan dan perkebunan dan kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya dalam skala propinsi termasuk berbagai kewenangan yang belum mampu ditangani Kabupaten dan Kota.
Pengelolaan kawasan perkotaan di luar daerah kota dapat dilakukan dengan cara membentuk badan pengelola tersendiri, baik secara intern oleh pemerintah Kabupaten sendiri maupun melalui berkerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga. Selain DPRD, daerah juga memiliki kelembagaan lingkup pemerintah daerah, yang terdiri dari Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Dinas-Dinas Teknis Daerah, Lembaga Staf Teknis Daerah, seperti yang menangani perencanaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, pengawasan dan badan usaha milik daerah. Besaran dan pembentukan lembaga-lembaga itu sepenuhnya diserahkan pada daerah. Lembaga pembantu Gubernur, Pembantu Bupati/Walikota, Asisten Sekwilda, Kantor Wilayah dan Kandep dihapus.
Kepala Daerah sepenuhnya bertanggung jawab kepada DPRD, dan DPRD dapat meminta Kepala Daerahnya berhenti apabila pertanggungjawaban Kepala daerah setelah 2 (dua) kali tidak dapat diterima oleh DPRD.
[sunting]
Referensi
^ UUD 1945 pasal 18 ayat 2
^ UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Kedua, Pasal 11
^ Kuncoro (2004), Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Jakarta: Penerbit Erlangga
^ UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, huruf c
^ UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, huruf e
^ UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, huruf b
^ UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, huruf f
^ UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab I, Pasal 1, huruf d
^ UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Kelima, Paragrap 1, Pasal 15(1) dan Pasal 16(1)
^ UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Kelima, Paragrap 1, Pasal 17
^ UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Kelima, Paragrap 2, Pasal 22 dan Pasal 23
^ UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Ketujuh, Paragrap 2, Pasal 29
^ UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Bab III, Bagian Ketujuh, Paragrap 2, Pasal 30
^ Kuncoro (2004), Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Jakarta: Penerbit Erlangga
^ UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Bab III, Pasal 18(4)
CHEAT CHEAT TERBARU 13112010 POINT BLANK
1.)Fitur Tetap Yg Sama :
-Speed Hack
-Bom Speed [Teror]
-Difuse Speed [CT]
-Fire Speed
-Speed Server Exp Up With Masmed
Hotkey : Arah Panah Atas [On]
Arah Panah Bawah [Off]
Note Tambahan : Jangan Pernah Copaz File Di dalam Dll. Dan Jangan Terlalu lama Memakai Speed Karna Bisa [EXIT GAME]
10 detik ON 10 OFF
Download Di Sini : Nih Download
Pass:evanders
Jika Guna Cendol ane tunggu gan oke
Creditz :Evanders Snutz
untuk SQInjector with Redzone dll itu menggunakan OFS_AMMO 0x134E40
untuk SQInjector RDOFreedom itu menggunakan OFS_AMMO 0x134E41
hotkey
wallshot = INSERT [ON]
= DELETE [OFF]
AMMO = HOME [ON]
= END [OFF]
ALTTAB = NUMPAD 1 [ON]
= NUMPAD 0 [OFF]
Download:
http://www.ziddu.com...ne.dll.rar.html
maka coba salah satu mana yang masih bisa ammo unlimited nya
3.) CHEAT HEAD SHOT
langsung aja gak usagh basa basi
DOWNLOAD
tklik tombol CHANGE untuk mengaktifk
4.) x LONZ REPACK
-Speed Hack
-Bom Speed [Teror]
-Difuse Speed [CT]
-Fire Speed
-Speed Server Exp Up With Masmed
Hotkey : Arah Panah Atas [On]
Arah Panah Bawah [Off]
Note Tambahan : Jangan Pernah Copaz File Di dalam Dll. Dan Jangan Terlalu lama Memakai Speed Karna Bisa [EXIT GAME]
10 detik ON 10 OFF
Download Di Sini : Nih Download
Pass:evanders
Jika Guna Cendol ane tunggu gan oke
Creditz :Evanders Snutz
2)*NIH SATU LAGI
update hotkey dan tutorialuntuk SQInjector with Redzone dll itu menggunakan OFS_AMMO 0x134E40
untuk SQInjector RDOFreedom itu menggunakan OFS_AMMO 0x134E41
hotkey
wallshot = INSERT [ON]
= DELETE [OFF]
AMMO = HOME [ON]
= END [OFF]
ALTTAB = NUMPAD 1 [ON]
= NUMPAD 0 [OFF]
Download:
http://www.ziddu.com...ne.dll.rar.html
maka coba salah satu mana yang masih bisa ammo unlimited nya
3.) CHEAT HEAD SHOT
langsung aja gak usagh basa basi
DOWNLOAD
tklik tombol CHANGE untuk mengaktifk
4.) x LONZ REPACK
[b]Released : 10/11/2010 Creator : EchoLondo Greetz to : [*] Ukira [*] Abujafar Archive Type : ZIPIncluded files : =>X-LoNz_Repack.exeGame Target : PointBlank Anti-Cheat : AhnLab HackShield Pro Type : Trainer / Cheat Cheat/Trainer Effect : [*] MINIMIZE = F1 [ON] [*] MINIMIZE = F2 [OFF] [*] HACK TITLE = F11 [*] HACK MISI MAYOR = F12 [*] MASMED = NUMPAD 1-0 [*] RESET CARD = DELETEFungsi : [x] Untuk nya gunakan seperlunya saja. Cara pemakaian : [-] BT/DC HRS MENGUNAKAN TIMING....!!! # Cara pakai Minimize : Gunakan seperlunya(on) alt tab lalu masuk pb lagi dan matikan(Off) alt tab.!! # Saat Pencet Hotkey Masmed(NuMPAD 1-0) Tunngu sampai bnyi panjang selesai dan ada Bunyi Beep baru lanjutkan ke card seleanjutnya.. Blog : - Note Tambahan : Dilarang mirroring tanpa seiijin author/Pembuatnya, Saya tidak menjamin anda ada Virus bila anda Dpt dari Link lain... Testedk : XP SP2 SHA-1 Check : - Mirror Links : - Log Virus Scan : -DOWNLOAD DISINI
Langganan:
Postingan (Atom)